Transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi sorotan utama, terutama setelah dimulainya pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Harapan masyarakat terhadap kepemimpinannya sangat besar, khususnya dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Presiden Prabowo diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada sektor korporasi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat, terutama melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga Januari 2025, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo tetap berada di tingkat yang relatif tinggi. Berdasarkan survei terbaru, sekitar 72% masyarakat merasa optimis dengan langkah-langkah kebijakan ekonomi yang diambil, terutama dalam hal stabilitas harga dan pemberdayaan UMKM.
Konsultan Pembiayaan akan membahas ulasan singkat sektor perbankan, pajak, dan urgensi digitalisasi UMKM sehubungan dengan kebijakan fiskal terbaru, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, serta percepatan digitalisasi yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Stabilitas Sektor Keuangan di Tengah Transformasi Digital
Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (0,25%) menjadi 5,75% pada awal tahun 2025, langkah pertama sejak September 2024. Keputusan ini diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah volatilitas pasar keuangan yang memengaruhi nilai tukar rupiah. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah dari perkiraan pada kuartal terakhir 2024 dan prospek inflasi yang rendah menjadi alasan pelonggaran kebijakan ini.
Penurunan suku bunga memiliki beberapa dampak penting, ada sisi positif dan negatifnua. Dari sisi positif, kebijakan ini dapat meningkatkan investasi karena biaya pinjaman yang lebih rendah mendorong perusahaan untuk ekspansi. Selain itu, konsumsi domestik juga diharapkan meningkat karena kredit konsumen menjadi lebih terjangkau. Di sektor properti, penurunan suku bunga sering kali memacu permintaan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang dapat menghidupkan sektor tersebut.
Namun, ada pula risiko yang perlu diperhatikan. Penurunan suku bunga dapat memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah karena investor asing mungkin memindahkan dananya ke negara dengan suku bunga lebih tinggi. Selain itu, risiko inflasi meningkat jika konsumsi dan investasi melonjak terlalu cepat. BI harus memantau dampak ini untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong investasi dan konsumsi domestik, meskipun terdapat kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. BI juga menurunkan suku bunga fasilitas simpanan dan pinjaman masing-masing sebesar 25 basis poin, menjadi 5,00% dan 6,50%.
Kebijakan dan Regulasi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah Indonesia telah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025. Dikarenakan minimnya sosialisasi dan terkesan mendadak, keputusan ini mengundang banyak kontroversi dari berbagai kalangan.
Setelah melalui perdebatan panjang mengenai kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tersebut hanya berlaku untuk barang dan jasa yang termasuk kategori mewah. Barang dan jasa lainnya tetap dikenakan tarif PPN sebesar 11%, sementara kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, dan susu tetap bebas PPN.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa kebijakan menaikkan nilai PPN ini diperlukan untuk menjaga kesehatan anggaran negara dan mempersiapkan bangsa menghadapi kondisi ekonomi yang tidak pasti, seperti krisis keuangan dan pandemi. Kenaikan PPN ini merupakan bagian dari undang-undang yang disahkan pada 2021, bertujuan mendukung anggaran negara yang harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang tidak pasti.
Selain menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa mewah, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi:
- Penerapan Pajak Minimum Global: Mulai 1 Januari 2025, Indonesia memberlakukan pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan global melebihi 750 juta euro. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi persaingan pajak antarnegara dan memastikan perusahaan membayar pajak yang adil.
- Program Makanan Gratis: Pemerintah meluncurkan program senilai $28 miliar untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil, guna memerangi malnutrisi dan stunting. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas di masa depan.
- Penghapusan Kredit Macet UMKM: Pemerintah memberikan kebijakan penghapusan kredit macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Mei 2025. Kebijakan ini memungkinkan UMKM yang memiliki tunggakan kredit hingga Rp500 juta dan telah dihapus buku setidaknya lima tahun sebelumnya untuk mendapatkan pinjaman baru, sehingga mendorong pertumbuhan sektor UMKM.
- Paket Stimulus Ekonomi: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang mencakup insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan kelas menengah. Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Melalui serangkaian kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tahun 2025. Namun, beberapa kebijakan ini menghadapi kritik dari berbagai pihak. Misalnya, kenaikan tarif PPN untuk barang mewah meskipun berfokus pada segmen tertentu tetap berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat kelas menengah atas. Di sisi lain, program seperti makanan gratis dan penghapusan kredit macet UMKM dianggap kurang menyentuh akar masalah struktural seperti pengelolaan anggaran yang lebih efektif.
Masyarakat berharap kebijakan-kebijakan ini tidak hanya menciptakan dampak jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan. Program makanan gratis, misalnya, diharapkan dapat diperluas cakupannya hingga ke wilayah terpencil. Selain itu, pelaksanaan penghapusan kredit macet harus dibarengi dengan edukasi keuangan bagi UMKM untuk mencegah pengulangan masalah yang sama. Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Ekonomi Indonesia
Kenaikan tarif PPN menjadi 12% diproyeksikan memiliki beberapa dampak terhadap perekonomian Indonesia:
- Daya Beli Masyarakat: Peningkatan PPN dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah, karena harga barang dan jasa akan meningkat.
- Inflasi: Kenaikan PPN berpotensi mendorong inflasi, meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- Sektor Usaha: Pelaku usaha, khususnya UMKM, mungkin menghadapi peningkatan biaya operasional akibat kenaikan harga bahan baku dan jasa yang dikenakan PPN, yang dapat menekan margin keuntungan.
Perkembangan Ekonomi Digital dan UMKM
Perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dengan penetrasi internet mencapai 78%, ekosistem digital telah menjadi pendorong utama transformasi ekonomi. Pada tahun 2025, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari USD 100 miliar, menunjukkan kontribusi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Digitalisasi tidak hanya memengaruhi sektor teknologi, tetapi juga merambah ke berbagai sektor tradisional, termasuk perbankan, perdagangan, dan pendidikan. Program pemerintah seperti Strategi Nasional Ekonomi Digital bertujuan menciptakan infrastruktur yang mendukung adopsi teknologi secara luas.
Di sisi lain, digitalisasi UMKM menjadi bagian integral dari pertumbuhan ini. UMKM, yang menyumbang sekitar 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Program seperti “Mastercard Strive Indonesia” telah membantu UMKM mengadopsi teknologi melalui pelatihan dan akses kredit yang lebih luas. Namun, tantangan seperti literasi digital yang rendah dan akses pendanaan yang terbatas masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi untuk mendorong adopsi teknologi secara menyeluruh.
Namun, tantangan seperti literasi digital yang rendah dan akses pendanaan yang terbatas masih menghambat transformasi ini. Survei terbaru menunjukkan bahwa hanya 20% UMKM yang terhubung ke ekosistem digital, menekankan perlunya inisiatif lebih lanjut untuk mendorong adopsi teknologi.
Transformasi digital dan kebijakan fiskal terbaru, seperti kenaikan PPN, memiliki implikasi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga mendorong pertumbuhan inklusif melalui digitalisasi UMKM dan insentif ekonomi. Dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif. Harapan masyarakat juga tertuju pada pemerataan manfaat, terutama bagi wilayah terpencil dan kelompok berpenghasilan rendah, agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.
